ASOSIASI KONTRAKTOR
PENERANGAN JALAN UMUM
TENAGA SURYA (PJUTS)

INDONESIA

UNIT PERCONTOHAN

220 UNIT PJUTS SUDAH TERPASANG DI 23 PROVINSI

RENCANA REALISASI

REVITALISASI HIBAH PJUTS MENUJU NUSANTARA BERSINAR 2022 -2027

PROGRES

REKAPITULASI DATA PELAKSANAAN REVITALISASI HIBAH PJUTS MENUJU NUSANTARA BERSINAR

Tentang Kami

Asosiasi Kontraktor Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (AK-PJUTS)

Organisasi profesi yang mewadahi para pelaku usaha dan kontraktor di bidang penerangan jalan umum berbasis energi terbarukan, khususnya tenaga surya.

Didirikan untuk mendorong standarisasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan proyek PJUTS di Indonesia, AK-PJUTS berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan.

LOGO PJUTS

METODE PELAKSANAAN

PENYALURAN DAN PEMASANGAN HIBAH PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA (PJUTS) TAHUN 2022 - 2027

GRAND DESAIN

REVITALISASI PENYALURAN DAN PEMASANGAN

REKOMENDASI HIBAH PJUTS

KOORDINASI & KOLABORASI ANTARA LPP FBDH, MITRA (REKANAN) DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

MASTER PLAN

TOTAL 2.536.000 UNIT PJUTS

PERJANJIAN HIBAH

KOORDINASI & KOLABORASI ANTARA LPP FBDH DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

DUKUNGAN GUBERNUR

ANTARA LPP FBDH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI

LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA DENGAN TEKNOLOGI BARU TERBARUKAN (SOLAR CELL)

LANDASAN HUKUM

LEMBAGA PENGELOLA PROYEK FORUM BUDAYA DUNIA HERITAGES

Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energy (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik;

Peraturan Menteri ESDM RI No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energy bagi masyarakat, fasilitas umum Desa yang belum mendapatkan akses listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriESDM RI No. 5Tahun 2018;

Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah; BAB II Pasal 2 huruf a dan Pasal4 huruf b dan c;

PeraturanPemerintah RI No. 57Tahun 2005Tentang HibahKepada Daerah;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
Screen Shot 2025-05-09 at 14.57.07
Screen Shot 2025-05-09 at 15.53.33
Screen Shot 2025-05-09 at 15.52.59